SUPREMASI HUKUM MENGALAH UNTUK KETIDAKATURAN

Sebelum memulai kalian harus memahami premis apa yg sy bawa dalam pikiran yang menurut sy ini adalah perspektif yang dapat dilakukan namun menjadi pilihan terakhir para pemangku krn sikap tegas hukum harus mengalah dgn ketakutan.

Beragam Masalah yang terjadi Saat ini, itu krn minimnya Pengetahuan masyarakat awam tentang hukum, ingat hukum bukan hanya sekedar menciptakan ketertiban! namun juga berperan penting menciptkan kebiasaan untuk menjadi tertib, 

Kalian pernah secara tidak sadar berbelok krn itu adalah jalan kita sehari2? Padahal saat itu kalian ingin ke arah yg berbeda?? Manusia punya otak yg bisa memerintahkan kita krn kebiasaan. Dan hal itu dapat menjadi bahan dimana kita dapat membentuk hukum atau budaya baru lewat kebiasaan. 

subjek yng ingin sy kritisi mmg pokok pikiran ini sangat ideal dan mungkin juga kotroversi dgn norma2 lainnya di saat2 ini!, ya krn sudah tercipta kebiasaan2 lain krn KEBIJAKAN yang tak pada porsinya sdh sering dilakukan.. 

Begini ceritanya... 

KEBIJAKAN yang memiliki kata Bijak yang bermakna Tepat ini justru sering ditempatkan pada posisi yg salah, serta tidak memikirkan kebijakannya krn KEPUTUSAN yang di ambil terlalu pendek efeknya. 

Mengapa demikian? Krn para pendahulu sdh menganggap itu adalah Hak preogatif dan justu lebih penting yg efektif meredam cepat toh krn jabatanya hanya sementara dan tak lama. "Biarkan itu chaos di jaman org lain" ?! 

Masuk ke dalam aspek hukum

Dalam hukum kebijakan biasa di sama artikan dengan diskresi namun implementasi penerapan diskresi seringkali terlampau jauh dari fungsinya, ingat perbuatan/ tindakan diskresi hanya dapat digunakan ketika tidak ada hukum yg mengatur itu bukan perbuatan yang justru melawan hukum dan supremasi nya dong. 

Ada2 aja seorang pemimpin yg berfikir membuat kebijakan mencabut kewenangan anggotanya 😄, kalau anda takut orientasinya salah harusnya anda membenahi sistemnya kenapa itu bisa terjadi? Coba cek anggaran itu sampai gak, klo gak sampai buat sampai dgn aman, anda justru punya kewenangan itu bukan kewenangan mencabut gigi anggotamu yg kebijakan itu terlihat sekali hanya mengejar popularitas. 

Kebijakan itu wajib memperhatikan dampak besarnya, dampak jangka panjangnya dan dampak komunikasi publik yg bisa disorientasi terhadap tidakan aslinya. Seringkali dampak2 ini hanya mementingkan kondisi jangka pendeknya namun tidak aspek lainnya. Atau apa lagi budaya yg akan ditimbulkan oleh kebijakannya. Jgn sampai publik mengira itu permainan bukan undang2 sehingga bisa anda dgn gampang mengatur2. 

Mengkritisi ini mgkin sia2 namun saya sebagai pewaris dampak2 itu selamat 20 tahun kedepan perlu & wajib memberikan perspektif saya walaupun hanya berani di sebuah artikel. 

Kiranya para petinggi memiliki cukup Hikmat dan penasehat yg bijaksana bukan hanya memikirkan Jabatannya tp Keberlangsungan dan Kemashalatan organisasi penegak hukum yg ideal dan Berwibawa... 

Cht